Selamat Datang di Website resmi Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur

Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat

 

 

Latar Belakang

Adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat merupakan salah satu modal sosial yang dapat dimanaatkan dalam rangka pelaksanaan pembangunan. Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur (Bapemas Provinsi Jawa Timur) memandang perlu dilakukan upaya pelestarian dan pengembangan sesuai dengan karakteristik dari masyarakat adat.

Pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat dibangun dengan mengkedepankan tiga pilar utama yaitu pilar pengembangan ekonomi masyarakat, pilar pelestarian dan pilar kemandrian masyarakat. Pilar pertama menyangkut aspek nilai guna adat istiadat bagi tumbuh kembangnya ekonomi masyarakat untuk menjawab tantangan pemenuhan kebutuhan ekonomi. Pilar yang kedua menyangkut aspek kebertahanan identitas sosial budaya masyarakat yang menyokong pada integrasi nasional. Pilar ketiga berkaitan dengan kemampuan masyarakat melaksanakan pengorganisasian potensi adat istiadat dan nilai sosial budaya secara otonom, mandiri dan profesional.

Potensi dan aset adat istadat dan nilai budaya masyarakat sangat besar, namun belum didayagunakan secara optimal. Khususnya dalam memberi fundamen ke arah peningkatan ekonomi masyarakat secara nyata. Dengan demikian, pemberdayaan kelompok masyarakat adat adalah hal penting guna menopang kehidupan masyarakat khususnya pengembang adat istiadat dan nilai budaya setempat. Dalam program tahun 2011 lebih difokuskan pada pemberdayaan ekonomi produktif kelompok pengembang seni budaya lokal

 

Tujuan Umum :

Program Pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat bertujuan untuk melestarikan dan pengembangan adat istiadat dan nilai budaya lokal, khususnya di bidang seni budaya lokal yang ada.

 

Tujuan Khusus :

  1. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengkajian potensi sosial budaya masyarakat (khususnya di bidang seni budaya lokal) sebagai modal sosial pembangunan, serta memetakan peluang dan ancaman dalam rangka melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan tindak lanjut serta pertanggungjawaban kegiatan pembangunan masyarakat perdesaan;
  2. Memberdayakan kelompok-kelompok masyarakat pengembang seni budaya masyarakat Lokal, khususnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bagi kelompok tersebut dalam upaya untuk tetap melestarikan seni budaya dimaksud,  melalui pengembangan usaha ekonomi produktif yang sesuai.
  3. Mendukung pengembangan budaya nasional dalam mencapai peningkatan kualitas ketahanan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

 

DASAR HUKUM PELAYANAN

  1. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
  2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
  3. Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2005 tentang Desa;
  4. Peraturan Presiden RI Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan ;
  5. Permendagri No 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian Dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2010;
  8. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Jawa Timur;
  9. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur  Tahun 2009 -2014;
  10. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 17 Tahun 2011 tanggal 17 Pebruari 2011 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan,  Belanja Tidak Terduga, dan Pengeluaran Pembiayaan Pemerintah Provinsi  Jawa Timur;
  11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur tanggal 3 Januari 2011 Nomor: 914/62/013/2011.

 

GALLERY FOTO Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat 2011

adat_01edit
adat_01edit adat_01edit
adat_02edit
adat_02edit adat_02edit
adat_03edit
adat_03edit adat_03edit
adat_04edit
adat_04edit adat_04edit
adat_05edit
adat_05edit adat_05edit

DOWNLOAD DOKUMEN TERKAIT

TAHUN 2011

 

Login



Arsip

Pengunjung Online

Pengguna online 41 tamu
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHari ini3011
mod_vvisit_counterKemarin3403
mod_vvisit_counterMinggu ini22106
mod_vvisit_counterMinggu lalu32747
mod_vvisit_counterBulan ini46889
mod_vvisit_counterBulan lalu129569
mod_vvisit_counterTotal1222652
Copyright © 2009 - 2014 Bapemas Provinsi Jawa Timur All Rights Reserved.