Selamat Datang di Website resmi Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur

Penguatan Kelembagaan dan Pemberdayaan

Masyarakat Pondok Pesantren

 

 

Latar Belakang

Proses pemberdayaan masyarakat yang dititikberatkan pada fasilitas penguatan kelembagaan pondok pesantren berbasis potensi lokal, harus dipandang sebagai upaya untuk mengisi pencapaian tujuan nasional Bangsa Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, yakni pembangunan sumber daya manusia yang utuh dan menjamin adanya perubahan yang positif sebagai daya dukung pembangunan bangsa.

Dalam rangka pembangunan manusia, Indonesia perlu lebih banyak berinvestasi tidak hanya sekedar untuk memenuhi hak – hak dasar warganya tetapi juga untuk meletakkan dasar bagi pertumbuhan ekonomi dan menjamin kelangsungan demokrasi dalam jangka panjang. Hal ini merupakan investasi jangka panjang yang signifikan dalam mendukung pembangunan bangsa.

Dalam implementasinya, pembangunan manusia dapat diperankan oleh institusi sosial yang eksis dalam masyarakat. Dalam kegiatan ini, institusi sosial tersebut adalah Unit Pengelola Keuangan dan Usaha Pondok Pesantren (UPKu) Pondok Pesantren yang dibentuk masyarakat dan pondok pesantren, khususnya pondok pesantren salaf, yaitu pesantren lokal yang lebih banyak warna pendidikan dan pengajaran keagamaannya (diniyah). Salah satu ciri pesantren salaf ini adalah kegiatan mengkaji kitab – kitab klasik atau kitab kuning, tetapi tidak mengabaikan kebutuhan duniawinya, misalnya dengan kegiatan ketrampilan. Dengan demikian terjadi kombinasi yang seimbang antara kebutuhan spiritual dan material.

UPKu Pondok Pesantren  yang merupakan model penggabungan antara masyarakat dan pesantren diyakini dapat menjadi agen perubahan dan pemberdayaan masyarakat yang efektif lagi strategis.

Hal ini dapat dipahami, karena kelahiran pondok pesantren diharapkan dapat berkontribusi dalam menjawab persoalan sosial dan keagamaan masyarakat. Kepedulian dan keberpihakan pada tanggung jawab moral yang lahir atas kesadaran dan pemahaman keagamaannya. Dalam kontek ini lembaga pondok pesantren berkewajiban mengamalkan ilmunya, sekaligus membimbing masyarakat dalam menapak kehidupan, menuju tata kehidupan yang lebih baik. Oleh karena itu lembaga pondok pesantren selalu berada dan menjadi bagian dari sistem sosial kehidupan masyarakat. Sedangkan masyarakat dilibatkan sebagai fungsi kontrol dan keterbukaan pelaksanaan kegiatan.

Dengan realitas itulah maka berbagai kegiatan pemberdayaan yang memfokuskan diri pada penguatan kapasitas masyarakat melalui lembaga – lembaga sosial masyarakat terutama pondok pesantren yang eksis di tengah – tengah masyarakat merupakan pilihan tepat.

 

 

Tujuan Umum

Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat posisi dan peran kelembagaan pondok pesantren berserta masyarakat sekitar pondok pesantren sebagai pilar dan pelaku pemberdayaan ekonomi masyarakat, sehingga terwujud masyarakat yang mandiri, sejahtera lahir dan batin atas  dasar nilai – nilai agama islam.

 

Tujuan Khusus

  1. Menyusun rumusan kerangka dasar pemberdayaan pondok pesantren dan masyarakat sekitar dalam upaya meningkatkan kapasitas kelembagaannya untuk memperkuat pilar pembangunan di Jawa Timur.
  2. Meningkatkan peran dan fungsi pondok pesantren dalam melaksanakan kegiatan pembangunan di Jawa Timur, sebagai bagian dari upaya pengentasan kemiskinan.

 

 

DASAR HUKUM PELAYANAN

  1. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
  2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
  3. Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2005 tentang Desa;
  4. Peraturan Presiden RI Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan ;
  5. Permendagri No 51 Tahun 2007 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Masyarakat (PKPBM);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2010;
  8. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Jawa Timur;
  9. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur  Tahun 2009 -2014;
  10. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 17 Tahun 2011 tanggal 17 Pebruari 2011 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan,  Belanja Tidak Terduga, dan Pengeluaran Pembiayaan Pemerintah Provinsi  Jawa Timur;
  11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur tanggal 3 Januari 2011 Nomor: 914/62/013/2011.

 

GALLERY FOTO Orientasi Penguatan Kelembagaan dan Pemberdayaan

Masyarakat Pondok Pesantren Prov. Jawa Timur 2011

PESANTREN_01edi...
PESANTREN_01edit PESANTREN_01edit
PESANTREN_02edi...
PESANTREN_02edit PESANTREN_02edit
PESANTREN_03edi...
PESANTREN_03edit PESANTREN_03edit
PESANTREN_04edi...
PESANTREN_04edit PESANTREN_04edit
PESANTREN_05edi...
PESANTREN_05edit PESANTREN_05edit
PESANTREN_06edi...
PESANTREN_06edit PESANTREN_06edit

 

DOWNLOAD DOKUMEN TERKAIT

TAHUN 2011

TAHUN 2010

TAHUN 2009

 

Login



Arsip

Pengunjung Online

Pengguna online 64 tamu
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHari ini4149
mod_vvisit_counterKemarin4278
mod_vvisit_counterMinggu ini17180
mod_vvisit_counterMinggu lalu26158
mod_vvisit_counterBulan ini64474
mod_vvisit_counterBulan lalu59295
mod_vvisit_counterTotal904883
Copyright © 2009 - 2014 Bapemas Provinsi Jawa Timur All Rights Reserved.