Selamat Datang di Website resmi Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur

Program Teknologi Tepat Guna

 

A. Latar Belakang

Dalam upaya memeratakan dan meningkatkan pembangunan di seluruh Indonesia, pembangunan masyarakat perlu ditingkatkan, sehingga dapat mencapai mutu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang adil dan sejahtera. Apalagi di era globalisasi ini, masyarakat dituntut memiliki kemampuan untuk memanfaatkan Teknologi Tepat Guna (TTG) secara optimal guna peningkatan daya saing usaha hasil produknya guna peningkatan kesejahteraannya.

TTG dalam konteks pemberdayaan masyarakat, merupakan pemicu pertumbuhan. Pemanfaatan TTG secara optimal oleh masyarakat akan mampu mewujudkan usaha masyarakat yang dapat mengefisienkan ongkos produksi, memperbaiki proses mutu produksi, meningkatkan kapasitas dan nilai tambah produk, sehingga dapat mensejahterahkan masyarakat, meningkatkan taraf hidup masyarakat, dan memberantas kemiskinan.

Pemanfaatan TTG secara optimal akan dapat terwujud bila ada alih teknologi dari pencipta atau pemilik TTG kepada masyarakat pengguna. Alih TTG dilaksanakan melalui upaya pemasyarakatan TTG, yang bertujuan untuk mendorong meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan masyarakat, sehingga masyarakat lebih aktif dan berpikir rasional dalam mengeksploitasi sumber daya alam bagi usaha meningkatkan pendapatan. Pemasyarakatan teknologi yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan merupakan upaya yang strategis dalam rangka meningkatkan kehidupan dan kesejahteraan masyarakat. Mengingat faktor – faktor tertentu, seperti kesenjangan akses informasi, keterbatasan modal, dan kendala geografi, maka dalam proses alih teknologi khusunya Teknologi Tepat Guna (TTG) kepada masyarakat diperlukan campur tangan pemerintah untuk akselerasinya.

Komitmen Pemerintah untuk melakukan pemberdayaan masyarakat melalui TTG telah dituangkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 tahun 2010 tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui Pengelolaan Teknologi Tepat Guna yang memberi amanat kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk melakukan pembinaan. Untuk efisiensi, efektivitas dan sinergitas pembinaan, maka di tingkat kecamatan dibentuk lembaga kemasyarakatan yang disebut Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna (Posyantek) yang bertugas memberikan pelayanan teknis, informasi, promosi dan orientasi TTG kepada masyarakat.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam upaya menyelenggarakan pembangunan dalam memberdayakan Rumah Tangga Miskin (RTM) telah  merealisasikan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) di 15 kelompok masyarakat di 15 Kabupaten/Kota di Jawa Timur, dengan ciri-ciri: penguatan kelembagaan Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna (Posyantek) di Kecamatan dalam koordinasi Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) dan Warung Teknologi Tepat Guna (Wartek) di Desa/Kelurahan baik oleh aparat maupun masyarakat pada umumnya dan khususnya masyarakat miskin; penguatan keswadayaan masyarakat, yang fokus sentral kegiatannya diletakan kepada tumbuh kembangnya prakarsa dan swadaya  masyarakat   mandiri  secara   gotong  royong dan berkesinambungan. Untuk menumbuh kembangkan prakarsa dan swadaya masyarakat tersebut, diperlukan pemberian Bantuan Stimulan TTG kepada masyarakat guna merangsang, memberikan dorongan, serta menjadi penggerak terjadinya aktifitas dari masyarakat Desa/Kelurahan/Kecamatan sendiri.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud

  1. Mempercepat penanggulangan kemiskinan melalui peningkatan kemampuan kelembagaan pemanfaatan TTG oleh masyarakat;
  2. Menunjang revitalisasi pertanian melalui pengembangan agroindustri dan agribisnis.
  3. Meningkatkan kualitas teknologi tepat guna yang digunakan masyarakat dengan mendayagunakan sumberdaya lingkungan sekitarnya;
  4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam identifikasi potensi lokal, perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian serta pengembangan kegiatan pemanfaatan TTG  bagi masyarakat  perdesaan.

Tujuan

  1. Menumbuhkan, menguatkan dan memandirikan  fungsi kelembagaan TTG (Posyanyek/Wartek) di desa/kelurahan, kecamatan dan kabupaten/kota bagi masyarakat;
  2. Memperluas pemanfaatan TTG  sesuai kebutuhan masyarakat;
  3. Meningkatkan kualitas teknologi perdesaan yang dimanfaatkan masyarakat;
  4. Melakukan kerjasama TTG dengan berbagai pihak melalui pemberdayaan masyarakat secara efektif, efisien, terarah, terpadu dan berkelanjutan.

C. JENIS PELAYANAN

Jenis Pelayanan

Jenis pelayanan/produk pelayanan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna sebagai salah satu jenis pelayanan di Bidang Sumber Daya Alam (SDA) dan Teknologi Tepat Guna (TTG), yang meliputi:

  1. Bantuan Hibah.
  2. Pelatihan Pengelola Program Tingkat Desa, Kecamatan dan Kabupaten
  3. Fasilitasi oleh tenaga professional dari perguruan tinggi dan dunia usaha maupun pihak lain yang kompeten.

D. Ruang Lingkup Pelayanan

Jenis Pelayanan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG)   yaitu:

Pendampingan Pemanfaatan dan Penerapan TTG dan Kerjasama dengan Perguruan Tinggi melalui Posyantek, Wartek, Gelar TTG dan lain-lainnya;

E. DASAR HUKUM PELAKSANAAN

  1. Undang-undang Nomor  8 Tahun 2005  tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
  2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4125);
  3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
  4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3175);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Negara Nomor 3866);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor     20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan.
  8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: per/20/M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standart Pelayanan Publik;
  9. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
  10. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah;
  11. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: KEP/26/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
  12. Peraturan Daerah Tahun 11 Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik di Propinsi Jawa Timur;
  13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Timur;
  14. Pergub Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik di Propinsi Jawa Timur;
  15. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 104 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Sekretariat, Bidang, Sub. Bagian dan Sub. Bidang Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur;
  16. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menenga Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 -2014;
  17. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tanggal 27 Desember 2010 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2011.
  18. Peraturan Gubernur Nomor 109 tanggal 27 Desember 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2011.
  19. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/691/KPTS/013/2010 tanggal 16 Desember 2010 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011.
  20. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur Nomor: 914/62/213/2011 tanggal 3 Januari 2011;

F. PERSYARATAN PELAYANAN

Program/Kegiatan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) memberlakukan beberapa persyaratan yang terdiri dari:

A.  Persyaratan Lokasi

  1. Pemerintah Kabupaten/Kota :
  2. Badan/Dinas/Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten/Kota memfasilitasi usulan Kegiatan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) dari masyarakat Desa/Kelurahan/Kecamatan.
  3. Pemantauan dan Pembinaan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan program Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) kondusif.
    1. Desa/Kelurahan/Kecamatan :
    2. Kegiatan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) adalah:

Desa/Kelurahan/Kecamatan yang  mempunyai potensi sumber daya alam dan lingkungan yang dapat didayagunakan oleh masyarakat dengan memanfaatkan TTG dengan sasaran utama Rumah Tangga Miskin (RTM) dan Rumah Tangga Lainya sebagai pemanfaat kegiatan;

  1. Kesediaan Pemerintah Desa/Kelurahan/Kecamatan menggerakkan swadaya dari masyarakat.
  2. Standar Operasional BLM Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna (Posyantek)
  • Terintegrasi Dengan Program dan Panduan Posyantek Pusat dan Kebijakan Jawa Timur
  • Besedia Menyediakan Tempat Untuk Posyantek Dalam Jangka Panjang
  • Melalui Proses Perencanaan, Pelaksanaan Dan Pertanggung-Jawaban Partisipatif Mengikuti Kaidah Integrasi PNPM-MPd Dengan Pendampingan Fasilitator/BKAD
  • Terbentuk Pengurus Posyantek Dari Hasil Musyawarah Antar Desa (BKAD) disetujui Camat dan ditetapkan Dengan Keputusan Bupati
  • Posyantek Sebagai Mitra UPK PNPM-MPd Dalam Pemberdayaan Masyarakat
  1. Standar Operasional BLM Warung Teknologi Guna (Wartek)
  • Terintegrasi Dengan Program dan Panduan Wartek Dan Posyantek Pusat dan Kebijakan Jawa Timur
  • Besedia Menyediakan Tempat Untuk Wartek Dalam Jangka Panjang
  • Melalui Proses Perencanaan, Pelaksanaan Dan Pertanggung-Jawaban Partisipatif Mengikuti Kaidah Integrasi PNPM-MPd Dengan Pendampingan Fasilitator/KPMD/LPMD
  • Terbentuk Pengurus Dari Hasil Musyawarah Desa Ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan Mengetahui Camat
  • Wartek sebagai Mitra UPK PNPM-MPd dan Posyantek Dalam Pemberdayaan Masyarakat berbasis Teknologi Tepat Guna.

B. Persyaratan Pencairan Bantuan

Persyaratan Pencairan Dana Hibah

a. Surat Permohonan Bantuan Dana program kegiatan yang ditujukan kepada Gubernur Jawa Timur yang ditandatangani Ketua LPPM Perguruan Tinggi/Ketua Posyantek/Ketua Wartek, diketahui Kepala Desa/Kelurahan, Camat dan Kepala Badan/Dinas/Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten/Kota.

b. Kerangka Proposal yang isinya antara lain:

  1. Pada halaman 1 berisi: Usulan kegiatan yang ditandatangani oleh Kepala Badan/Dinas/Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten/Kota.
  2. Pada halaman 2 berisi: Hasil Musyawarah/Diskusi Perencanaan Pembangunan.
  3. Pada halaman 3 berisi: Rencana Anggaran Biaya (RAB).
  4. Pada halaman 4 berisi: Berita Acara Keputusan Musyawarah Desa/Kelurahan atau Musyawarah Antar Desa dan kesepakatan rencana pengelolaan kegiatan.
  5. Pada halaman 5 berisi: Daftar Hadir Musyawarah Desa/Kelurahan/Kecamatan.
  6. Pada halaman 6 berisi: Dokumentasi/Foto kondisi lokasi kegiatan 0%
  7. Pada halaman 7 berisi: Gambar Rencana Kegiatan (Gambar sederhana) diketahui Kepala Desa/Kelurahan/Camat.

c. Kwitansi yang berisi Telah terima dari Gubernur Jawa Timur dana untuk pembayaran belanja hibah program kegiatan yang akan dilakukan oleh Kelompok Masyarakat (Wartek/Posyantek), yang ditandatangani Ketua  dan dibuat rangkap 6 (enam), lembar pertama bermaterai Rp. 6,000,- lembar  2 s.d.  6  tidak bermaterai  seluruhnya tanda tangan asli dan berstempel basah (tidak difotocopy).

d. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang ditandatangani Ketua Pokmas (Wartek/Posyantek) selaku Pihak Kedua dan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur selaku Pihak Pertama. NPHD dibuat rangkap 4 (empat) dengan tanda tangan asli dan stempel basah. Lembar pertama Pihak Kesatu bermaterai cukup (untuk disimpan Pihak Kedua). Lembar kedua Pihak Kedua bermaterai cukup (untuk disimpan Pihak Pertama)  sedangkan lembar ketiga dan keempat untuk Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur.

e. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak/Pakta Integritas, yang ditandatangani Ketua Pokmas (Wartek/Posyantek) dan dibuat rangkap 4 (empat) dengan tanda tangan asli dan stempel basah. Lembar pertama bermaterai Rp. 6,000,-

f. Untuk persyaratan pada poin nomor a s/d e contohnya dapat dilihat pada Lampiran, dilengkapi pula dengan :

  1. Foto copy KTP Ketua Pokmas (Wartek/Posyantek)
  2. Fotocopy Legalitas Lembaga
  3. Fotokopi Rekening Bank Penerima Hibah Daerah yang masih aktif (atas`nama Lembaga)

G. Prosedur PENYELESAIAN PELAYANAN

A. Tahap Persiapan

Perencanaan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat melalui kegiatan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) diawali  dengan  pemilihan Desa/Kelurahan/ Kecamatan sebagai calon lokasi pelaksanaan kegiatan dengan rangkaian kegiatan sebagai berikut :

1. Perumusan Rencana

Penentuan usulan jenis kegiatan dilakukan melalui musyawarah Desa/ Kelurahan/Kecamatan   (Musdes/Muskel/BKAD)   yang  dihadiri : (i)   Kepala   Desa/Kelurahan, (ii) Pengurus LKMD atau sebutan lain, (iii) Tokoh masyarakat, (iv) Badan Perwakilan Desa/Kelurahan (BPD) (v) Kelompok Masyarakat (Pokmas) dan (vi) untuk Posyantek  dari unsur BKAD dan Apatar Kecamatan.

2. Jenis Kegiatan

Jenis kegiatan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG), antara lain:

a. Kegiatan dalam Pendampingan Pemanfaatan dan Penerapan TTG dan Kerjasama dengan Perguruan Tinggi, adalah :

  1. Bantuan Hibah Pemanfaatan TTG untuk Wartek di Desa/Kelurahan ;
  2. Bantuan Hibah Kerjasama TTG dengan Perguruan Tinggi;
  3. Bantuan Hibah untuk Posyantek di Kecamatan.

b. Kriteria kegiatan dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG),  yaitu :

  1. Belum mendapat bantuan TTG yang sejenis;
  2. Dikelola oleh Lembaga Perguruang Tinggi, Lembaga Posyantek, Wartek atau Pokmas yang mengelola TTG;
  3. Sanggup melaksanakan kegiatan TTG dengan baik;
  4. Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan;
  5. Kesiapan/keterlibatan masyarakat secara langsung dalam pengelolaan kegiatan (didukung swadaya masyarakat);
  6. Memberikan manfaat secara langsung kepada masyarakat dan melibatkan Rumah Tangga Miskin  (RTM).

B. Tahap Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG), melalui beberapa tahapan kegiatan,  yakni sebagai berikut :

  1. Pemilihan Lokasi kegiatan (Desa/Kelurahan)
  2. Pemilihan lokasi kegiatan berdasarkan pada usulan Kabupaten/Kota yang telah melalui mekanisme perencanaan dari masyayakat;
  3. Desa/Kelurahan lokasi yang dipilih memperhatikan hasil Pendataan Program Perlindungan Sosial 2008 (PPLS 2008);
  4. Identifikasi dan verifikasi kelapangan calon lokasi kegiatan yang dilakukan oleh petugas dari Provinsi dan Kabupaten/Kota;
  5. Setelah pelaksanaan identifikasi, maka ditetapkan calon lokasi kegiatan melalui Surat Keputusan dari Gubernur Jawa Timur;
  6. Pembuatan Proposal Usulan kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat lokasi calon penerima Bantuan Stimulan yang diketahui Kepala Desa/ Kelurahan/ Camat, dan Badan/Dinas/Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten/Kota.
  7. Pengajuan Proposal Usulan kegiatan dari Desa/Kelurahan/Kecamatan calon pelaksana kegiatan melalui Bupati Cq. Kepala Badan/Dinas/Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten/Kota kepada Gubernur Cq. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur.
  8. Pelatihan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG), yaitu : Pelatihan Pengurus Wartek dan Posyantek Penerima Bantuan TTG
  9. Pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG), dengan melibatkan masyarakat dan menarik sebanyak mungkin partisipasi dan swadaya masyarakat, dengan pelaksana kegiatan antara lain:

a. Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta

Perguruan tinggi merupakan mitra utama dalam pemanfaatan TTG karena sebagai penghasil temuan baru dalam TTG yang selanjutnya difasilitasi untuk dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Perguruang tinggi memiliki tugas dan tanggung jawab:

  1. Memfasilitasi kegiatan pemanfaatan TTG pada lokasi yang telah dipilih sesuai kriteria yang disepakati.
  2. Melaksanakan dan bertanggungjawab penuh dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang  didanai dari dana hibah daerah yang telah disetujui;
  3. Melakukan fasilitasi pemanfaatan TTG, melakukan pendampingan secara berkesinambungan dan sampai terjadi pemandirian pemanfaatan TTG pada masyarakat;
  4. Melaksanakan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  5. Menyimpan bukti-bukti transaksi terkait dengan program dan kegiatan yang didanai dari Dana Hibah Daerah;
  6. Membuat dan menyampaikan laporan pertanggung jawaban penggunaan Dana Hibah;
  7. Menyetorkan kembali Sisa Dana Hibah Daerah yang tidak dapat direalisasikan ke Rekening Kas Daerah Pemerintah Propinsi Jawa Timur.

b. Posyantek

Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna (Posyantek)

Posyantek adalah pengelola program di Kecamatan. Pengurus Posyantek dibentuk melalui musyawarah pembentukan Posyantek dan ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati/Walikota. Apabila di Kecamatan lokasi sudah terdapat lembaga milik Pemerintah sejenis Posyantek di Kecamatan, maka sepanjang lembaga tersebut berfungsi, tidak bermasalah dan disepakati dalam musyawarah, maka dapat difungsikan sebagai Posyantek.

Struktur organisasi Posyantek terdiri dari unsur Pengurus dan unsur Pengawas. Unsur pengurus sekurang-kurangnya terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan seorang bendahara. Sedangkan unsur pengawas adalah dari Badan Kerjasana Antar Desa (BKAD) yang dipilih melalui musyawarah Antar Desa/Kelurahan.

Tugas dan Tanggung jawab Posyantek meliputi:

  1. Membuka rekening atas nama Posyantek.
  2. Memfasilitasi pelaksanaan musyawarah antar Desa/ Kelurahan.
  3. Memfasilitasi pembentukan Tim Pelaksana (Timlak) kegiatan.
  4. Membukukan secara teratur, tertib dan rapi semua transaksi Posyantek sesuai kaidah pencatatan yang diterima umum.
  5. Bertanggung jawab terhadap keberlanjutan dan pelestarian kegiatan Posyantek.
  6. Melaporkan proses pelaksanaan, hasil kegiatan, dan realisasi penggunaan dana maupun perkembangan usaha kepada Kecamatan dan Sektap Kabupaten/Kota secara berkala.

c. Pengurus Warung Teknologi Tepat Guna (Wartek)

Pengurus Wartek Kegiatan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG), adalah yang dibentuk melalui Musyawarah Desa/Kelurahan (Musdes/ Muskel), yang melibatkan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa/ Kelurahan (LKMD) atau sebutan lain. Susunan pengurus Wartek sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua, Sekretaris,Bendahara dan Anggota (min. 5 orang)

Tugas dan Tanggung Jawab Pengurus Wartek meliputi   :

  1. Membuat rencana kerja Teknis Pelaksanaan kegiatan beserta Rencana Anggaran  Biaya  (RAB)  yang   dimusyawarahkan   melalui  Musyawarah
  2. Desa/ Kelurahan (Musdes/Muskel) dan dituangkan dalam proposal.
  3. Bersama Aparat Desa/Kelurahan memobilisasi potensi swadaya masyarakat dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan.
  4. Mengelola, melaporkan realisasi penggunaan dana dan kemajuan serta pelestarian pelaksanaan kegiatan.
  5. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan baik secara administratif maupun teknis.

FOTO
Dokumentasi
TTG_A
TTG_A TTG_A
TTG_B
TTG_B TTG_B
TTG_C
TTG_C TTG_C
TTG_D
TTG_D TTG_D
TTG_E
TTG_E TTG_E
TTG_F
TTG_F TTG_F
TTG_G
TTG_G TTG_G
TTG_H
TTG_H TTG_H

VIDEO
Gelar Teknologi Tepat Guna XIII DI KENDARI

 

DOWNLOAD DOKUMEN TERKAIT

TAHUN 2011

TAHUN 2010

 

Login



Arsip

Pengunjung Online

Pengguna online 45 tamu
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHari ini4267
mod_vvisit_counterKemarin5005
mod_vvisit_counterMinggu ini20254
mod_vvisit_counterMinggu lalu37729
mod_vvisit_counterBulan ini9272
mod_vvisit_counterBulan lalu130627
mod_vvisit_counterTotal1482147
Copyright © 2009 - 2014 Bapemas Provinsi Jawa Timur All Rights Reserved.