Selamat Datang di Website resmi Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur

Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Pantai

 

 

A. Latar Belakang

Secara geografis Provinsi Jawa Timur terletak pada 1110 0’ – 1140 4’ bujur timur dan 70 12’ – 80 48 lintang selatan. Jawa Timur adalah sebuah Provinsi di Bagian Timur Pulau Jawa, Indonesia. Ibu kotanya adalah Kota Surabaya. Luas wilayahnya 47.922 km², dan jumlah penduduk sebesar 36 juta jiwa dengan jumlah penduduk miskin pada Tahun 2009 sebanyak 6.022.590 jiwa (atau sekitar 16.68 persen dari total penduduk), dan pada Tahun 2010 berkurang menjadi 5.529.300 jiwa atau terjadi penurunan sebesar 493.290 jiwa, (Berita Resmi Statistik No. 45/07/th, XII, 1 Juli 2010). Jawa Timur merupakan Provinsi terluas diantara 6 Provinsi di Pulau Jawa, dan memiliki jumlah penduduk terbanyak kedua di Indonesia setelah Jawa Barat. Jawa Timur berbatasan dengan Laut Jawa di Utara, Selat Bali di Timur, Samudra Hindia di Selatan, serta Provinsi Jawa Tengah di Barat. Wilayah Jawa Timur juga meliputi Pulau Madura, Pulau Bawean, serta sejumlah pulau-pulau kecil di Laut Jawa dan Samudera Hindia.

Secara administratif Provinsi Jawa Timur terbagi dalam 38 Kabupaten/Kota yang terdiri dari 29 Kabupaten dan 9 Kota, jumlah kecamatan yang ada pada saat ini berjumlah 662 Kecamatan sedangkan jumlah Desa/ Kelurahan adalah 7.721 Desa dan 785 Kelurahan, dari jumlah tersebut ada 17 Kabupaten yang mempunyai wilayah pesisir dan pantai.

Wilayah pesisir dan pantai Jawa Timur mempunyai potensi sumberdaya alam yang cukup beragam, diantaranya potensi perikanan tangkap, budidaya tambak, industri pengolahan ikan, pertanian, perkebunan, peternakan dan wisata pantai.

Namun dibalik kekayaan potensi sumberdaya alam tersebut wilayah pesisir dan pantai mempunyai beragam permasalahan yang mendasar yaitu sumberdaya manusianya masih marginal terutama dibidang pendidikan berdasarkan hasil penelitian di salah satu wilayah di Jawa Timur bahwa tingkat pendidikan masyarakat pesisir mayoritas masih tamat SD (sekitar 45 %), yang tidak tamat SD bisa mencapai 15 %,  Bekerja di sektor nelayan dan pertanian 35 %, dan pengangguran mencapai 15 %. Bagi yang berpendidikan setingkat SMP mereka banyak yang memilih menjadi tenaga kerja Indonesia ke luar negeri (TKI) sebagai pilihan hidupnya untuk berjuang keluar dari kemiskinannya. Sementara pekerjaan di sektor perikanan dan pertanian merupakan pekerjaan musiman, dan mereka sebagian berperan sebagai buruh nelayan dan buruh tani yang pendapatannya cukup minim.

Apabila dibandingkan antara potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia di wilayah pesisir dan pantai sangatlah tidak seimbang, seharusnya masyarakat pesisir lebih sejahtera bila dibandingkan dengan fakta yang ada sekarang ini. Di wilayah pesisir banyak kantong-kantong kemiskinan, dan kesejahteraannya tidak merata, mengapa demikian?, banyak faktor yang yang harus diselesaikan, salah satunya adalah keberdayaan masyarakatnya yang masih minim apabila dibandingkan dengan wilayah non pesisir.

Pantai adalah tepi laut/pesisir  perbatasan daratan dan laut / massa air lainnya dan bagian yang terpengaruh air laut tersebut. Daerah pasang-surut di pantai yaitu  antara pasang tertinggi dan surut terendah landai. Sedangkan wilayah pesisir merupakan daerah pertemuan antara darat dan laut; ke arah darat meliputi bagian daratan, baik kering maupun terendam air, yang masih dipengaruhi sifat-sifat laut seperti pasang surut, angin laut, dan perembesan air asin; sedangkan ke arah laut meliputi bagian laut yang masih dipengaruhi oleh proses-proses alami yang terjadi di darat seperti sedimentasi dan aliran air tawar, maupun yang disebabkan oleh kegiatan manusia di darat seperti penggundulan hutan dan pencemaran (Soegiarto, 1976; Dahuri et al, 2001).

Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: KEP.10/MEN/2002 tentang Pedoman Umum Perencanaan Pengelolaan Pesisir Terpadu, wilayah pesisir didefinisikan sebagai wilayah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang saling berinteraksi, dimana ke arah laut 12 mil dari garis pantai untuk provinsi dan sepertiga dari wilayah laut itu (kewenangan provinsi) untuk Kabupaten dan ke arah darat batas administrasi Kabupaten.

Wilayah pesisir dan pantai Jawa Timur mempunyai potensi sumberdaya alam yang cukup beragam, diantaranya potensi perikanan tangkap, budidaya tambak, industri pengolahan ikan, pertanian, perkebunan, peternakan dan wisata pantai. Dalam suatu  wilayah pesisir bisa mempunyai potensi alam yang beragam tersebut.

Sebagai salah satu upaya untuk memberikan kontribusi pada penanggulangan dan pengentasan kemiskinan di Jawa Timur, maka Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapemas) Provinsi Jawa Timur mulai Tahun 2010 telah melaksanakan Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pantai (P2MPP), yang dialokasikan pada 8 Kabupaten, 8 desa pesisir di Jawa Timur.

Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pantai (P2MPP) ini dimaksudkan sebagai upaya  untuk mengembangkan potensi di wilayah pesisir dan pantai berlandaskan  budaya dan kearifan lokal. Disamping itu, melalui Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pantai diharapkan mampu mewujudkan pengelolaan program penanggulangan kemiskinan secara profesional dan berkelanjutan sehingga dapat  mengembangkan pola-pola baru yang inovatif untuk penanggulangan kemiskinan.

Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pantai dikelola secara terpadu dengan membuka ruang partisipasi antar stakeholders dalam rangka memfasilitasi pemberdayaan RTM maupun pengembangan perekonomian diwilayah pesisir dan pantai. Dalam implementasinya, peran serta Perguruan Tinggi (PT) yang memiliki pengalaman dibidang pemberdayaan masyarakat dan pengembangan potensi sumberdaya,  diperlukan  sebagai fasilitator dan mediator bagi pengembangan akses dan kerjasama dalam mengembangkan potensi pesisir dan pantai untuk kesejahteraan masyarakat.

Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pantai mempunyai prioritas program yang berkaitan dengan pembangunan kualitas sumberdaya manusia, terutama yang bertujuan mempercepat pencapaian target MDGs 2015, khususnya dibidang perekonomian masyarakat perdesaan, dengan mengacu pada potensi dan permasalahan yang ada diwilayah pesisir dan pantai dengan mengusung prinsip pada pembangunan manusia, keberpihakan terhadap orang miskin, transparansi, partisipasi, kompetisi sehat, desentralisasi, akuntabilitas dan mengoptimalkan pengelolaan sumberdaya alam yang lestari & berkelanjutan.

B. Tujuan

Tujuan Umum

Mewujudkan masyarakat yang mandiri dan sejahtera, serta memperkuat institusi lokal di wilayah pesisir dan pantai berlandaskan budaya dan kearifan lokal.

Tujuan Khusus

  1. Melakukan perubahan sikap perilaku (soft skill)  berupa motivasi untuk bekerja keras, disiplin terhadap diri sendiri dan bertanggungjawab.
  2. Membentuk kelembagaan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pantai yang dilandasi oleh budaya dan kearifan lokal sebagai mitra Pemerintah dan stakeholders lainnya dalam pembangunan wilayah pesisir.
  3. Meningkatkan peran masyarakat dan stakeholders untuk pengambilan keputusan pembangunan di wilayahnya dalam wadah kelembagaan pemberdayaan pesisir dan pantai.
  4. Meningkatkan perekonomian di wilayah pesisir dan pantai berbasis komunitas dan potensi lokal.
  5. Penguatan permodalan usaha mikro dan pokmas di wilayah pesisir dan pantai.
  6. Meningkatkan peran dan partisipasi gender dalam ekonomi rumah tangga dan kegiatan pembangunan.
  7. Menjaga kerusakan lingkungan wilayah pesisir dan pantai melalui kegiatan konservasi, yang berdampak terhadap tumbuhnya wisata alam dan lapangan kerja baru berlandaskan budaya dan kearifan lokal

C. Ruang Lingkup Kegiatan

Ruang lingkup Program Pemberdayaan Pesisir dan Pantai selama sedikitnya 3 tahun yang terdiri dari yaitu :

1. Tahap Persiapan

Tahap persiapan ini untuk mempersiapkan tahapan kegiatan pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pantai meliputi :

  1. Identifikasi dan penyusunan usulan calon lokasi Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pantai
  2. Penyusunan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pantai.

2. Tahap Pelaksanaan

Tahap ini merupakan pelaksanaan pada tahun pertama yang meliputi Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pantai (P2MPP) :

  1. Pembentukan kelembagaan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pantai yang sesuai dengan budaya dan kearifan lokal, dalam bentuk Unit Pengelola Keuangan dan Usaha (UPKu).
  2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pantai (P2MPP), mulai dari perencanaan, pelaksanaan,  pengawasan, pengendalian dan pelestarian program.
  3. Menyusun rencana kegiatan berbasis potensi dan kelemahan, peluang dan ancaman wilayah  Pesisir dan Pantai yang dapat mendukung perekonomian masyarakat pesisir dan pantai terutama  Rumah Tangga Sasaran  (RTS).
  4. Mengimplementasikan program kerja kepada masyarakat.
  5. Membangun kerjasama (networking) yang terpadu kepada stakeholders yang berwenang di wilayah pesisir dan pantai.

3. Tahap Penguatan

Tahap penguatan ini dilaksanakan di lokasi yang telah mendapatkan program setahun sebelumnya. Tahap penguatan ini dapat dilaksanakan apabila dana untuk tahap penguatan baik APBD Provinsi maupun APBD Kabupaten tersedia (teranggarkan).  Kegiatan tahap penguatan meliputi :

  1. Mereview kegiatan Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pantai pada tahun I (pertama).
  2. Menyusun rencana kegiatan penguatan Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pantai.
  3. Jenis kegiatan Tahap Penguatan Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pantai (P2MPP) antara lain :

a. Penguatan kelembagaan UPKu melalui kegiatan pelatihan dan pendampingan.
b. Peningkatan kinerja SDM pengurus UPKu dan pemanfaat lainnya termasuk Pokmas (RTS).
c. Peningkatan modal kinerja pengelolaan usaha meliputi : sektor usaha, sektor produksi, sektor wisata dan jejaring networking sesuai dengan kebutuhan di lokasi program.

4. Tahap Pemandirian

Tahap Pemandirian adalah tindak lanjut dari tahap penguatan yang bertujuan untuk mewujudkan UPKu yang mandiri dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat pesisir dan pantai. Pada tahap ini fokus kegiatannya antara lain :

  1. Pengembangan  sumberdaya manusia pada UPKu.
  2. Pengembangan usaha mikro yang dikelola oleh Pokmas (RTS).
  3. Pengembangan konservasi lingkungan dan wisata alam.
  4. Pada tahap ini pengelolaan sepenuhnya oleh UPKu secara mandiri, yang diawasi oleh pemerintah desa dan masyarakat serta dibina oleh Bapemas  Kabupaten maupun Bapemas  Provinsi Jawa Timur.

5. Pendampingan

Pendampingan dilaksanakan untuk memfasilitasi pengelolaan program sehingga dapat berjalan secara optimal sesuai dengan mekanisme, sistem dan prosedur yang ada. Pada saat pelaksanaan tahapan penguatan maupun pemandirian Perguruan Tinggi pendamping dapat melakukan program penguatan UPKu yang berasal dari program Perguruan Tinggi itu sendiri sebagai tindak lanjut kerjasama antar lembaga.

D. Persyaratan Lokasi

Penetapan lokasi Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pantai (P2MPP) ditentukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur  dengan mempertimbangkan persyaratan, antara lain :

  1. Usulan lokasi dari Pemerintah Kabupaten.
  2. Desa Lokasi yang diusulkan memiliki  potensi  sumberdaya alam yang dapat diandalkan yaitu potensi perikanan, potensi pariwisata, potensi transportasi laut dan potensi wilayah pesisir lainnya.
  3. Jumlah RTS, sesuai dengan data PPLS Tahun 2008.
  4. Ada kesiapan dukungan dalam bentuk dana penyertaan (dana sharing) dari Pemerintah Kabupaten maupun Pemerintah Desa berupa ruang/tempat sekretariat UPKu.
  5. Adanya respon positif dari Pemerintah Desa terhadap program.


E. Lokasi Program Tahun 2011

No.

Kab./Kota

Kel. /Kecamatan

Desa

1.

Kab. Malang

Kec. Bantur

Desa Sumberbening

2.

Kab. Probolinggo

Kec. Paiton

Desa Jabungsisir

3.

Kab. Pasuruan

Kec. Rejoso

Desa Jarangan

4.

Kab. Trenggalek

Kec. Watulimo

Desa Tasikmadu

5.

Kab. Tulungagung

Kec. Kalidawir

Desa Kalibatur

6.

Kab. Tuban

Kec. Bancar

Desa Boncong

7.

Kab. Situbondo

Kec. Panarukan

Desa Kilensari

8.

Kab. Sampang

Kec. Ketapang

Desa Ketapang Daya













GALLERY FOTO

P2MPP1
P2MPP1 P2MPP1
P2MPP2
P2MPP2 P2MPP2
p2mpp_3
p2mpp_3 p2mpp_3
p2mpp_4
p2mpp_4 p2mpp_4
p2mpp_5
p2mpp_5 p2mpp_5
p2mpp_6
p2mpp_6 p2mpp_6
p2mpp_7
p2mpp_7 p2mpp_7
p2mpp_8
p2mpp_8 p2mpp_8
P2MPP_9
P2MPP_9 P2MPP_9
P2MPP_10
P2MPP_10 P2MPP_10
P2MPP_11
P2MPP_11 P2MPP_11
P2MPP_12
P2MPP_12 P2MPP_12


SUCCESS STORY

Design/Model dan Implementasi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pantai Kerjasama Dengan Perguruan Tinggi

(Dusun Karanggongso, Desa Tasikmadu Kec. Watulimo Kab. Trenggalek) Tahun 2009

Dusun Karanggongso, Desa Tasikmasu, Kecamatan Watulimo dihuni oleh sekitar 500 Kepala keluarga dengan jumlah 1336 jiwa, dengan jenis kelamin 679 pria dan 657 perempuan, 1334 ber agama Islam dan 2 orang beragama Nasrani.

Masyarakat Dusun Karanggongso mayoritas bekerja disektor nelayan/perikanan (22,68%) dan petani/pekebun (13,17 %). Dan pekerjaan yang lain adalah sebagai wiraswasta dan Tenaga kerja ke Luar negeri (TKI) 2,40 %.

Masyarakat Dusun Karanggongso  sebagian besar masih berpendidikan lulus Sekolah Dasar (45,88 %), yang diikuti oleh Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA),

Tujuan umum kegiatan ini adalah untuk merumuskan suatu design/model pemberdayaan masyarakat pesisir dan pantai serta implementasinya secara terpadu demi terwujudnya masyarakat yang mandiri.

Ada dua hasil program yang di capai terdiri :

  1. Design/Model Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pantai
  2. Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan

I.  Design/Model Pemberdayaan Komunitas Pesisir dan Pantai

Pembentukan design/model pemberdayaan Masyarakat pesisir dan pantai berdasarkan potensi, kelemahan, peluang dan perasingan yang dimiliki oleh Dusun Karanggongso maka ditemukankan suatu  design/model pemberdayaan masyarakat pesisir dan pantai sesuai dengan budaya & kearifan lokal yang dimilikinya sebagai berikut :

Gambar  Design/Model Pemberdayaan Masyarakat  pesisir dan pantai di Dusun Karanggongso.

Unit Pengelola  Keuangan dan Usaha (UPKu) Pemberdayaan masyarakat Pesisir dan pantai adalah organisasi yang dibentuk oleh masyarakat desa melalui perwakilannya yang bertugas untuk mengemban tugas sosial dalam hal pemberdayaan masyarakat pesisir dan pantai.

Tugas dan kewajiban organisasi UPKu Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pantai adalah

  1. Sebagai mitra kerja pemerintah desa untuk memberdayakan masyarakatnya khususnya di sektor perekonomian perdesaan.
  2. Sebagai mitra kerja instansi terkait yang berwenang di wilayah tersebut.
  3. Sebagai pemandu dan mitra kerja bagi instansi atau lembaga dari luar wilayah yang akan melakukan program – program di desa.

Susunan Pengurus UPKu Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pantai Dusun Karanggongso adalah sebagai berikut :

Penasehat

Kepala Desa Tasikmadu

Ketua UPKu

Kacuk Wibisono, ST

Bidang Agribisnis

Sunarto

Perikanan

Dianto

Peternakan

Sunarto

Perkebunan

Muryani

Pariwisata

Sugiono

Simpan Pinjam

Rustiana

Litbang

Bimo WH, SPi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rekening UPKu                  Bank Jatim Kantor Kas Watulimo, 0222318076
Alamat                              Dusun Karanggongso, RT 37, Desa Tasikmadu, Kecamatan Watulimo, Trenggalek.

II. Implementasi Design/Model Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pantai yang di capai adalah :

A. Usaha penyaluran kredit usaha kepada rumah tangga miskin (RTM) berupa pemeliharaan kambing dengan sistem gaduhan (bagi hasil) 50 % : 50 %. Jenis  usaha yang dilakukan berupa :

  1. Pemeliharaan kambing pedaging dengan masa pemeliharaan 6 bulan, sejumlah 15 ekor namun sekarang terus dalam proses perkembangan.
  2. Pemeliharaan kambing persilangan kambing Boer dengan Kambing Lokal sejumlah 13 ekor

B. Usaha pariwisata di lokasi pantai Pasir Putih, Karanggongso yang berupa :

  1. Usaha pasar wisata yang dilaksanakan hari saptu dan minggu yang dibantu 5 unit stand  tenda (bongkar pasang), yang berdampak kepada pembukaan lapangan kerja.
  2. Usaha penyewaan jaket pelampung (50 Jaket Pelampung) untuk para pengunjung yang berenang,  mandi atau naik perahu  di laut, yang berdampak kepada pembukaan lapangan kerja dan keamanan berwisata di di laut.

C. Perintisan wisata pantai dan bahari yaitu

  1. Wisata pantai yang terdiri dari  pantai Simbaronce, kali Rau, Kali Agung, Pantai Pedenciut yang berpasir putih, Pantai Mbesetan dan Gunung Sari sarang (habitat) kalong.
  2. Wisata Bahari pemancingan ikan di Laut, di lokasi sekitar antara pantai Mbesetan dan Gunung Rembeng.

D. Implementasi Teknologi Tepat Guna Inseminasi Buatan (IB) Kambing dengan melatih warga yang bernama Sunarto sebagai Inseminator dan dibantu satu unit alat IB.

DOWNLOAD DOKUMEN TERKAIT

TAHUN 2011

TAHUN 2010


 

Login



Arsip

Pengunjung Online

Pengguna online 50 tamu
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHari ini3729
mod_vvisit_counterKemarin3532
mod_vvisit_counterMinggu ini25547
mod_vvisit_counterMinggu lalu22368
mod_vvisit_counterBulan ini108272
mod_vvisit_counterBulan lalu130627
mod_vvisit_counterTotal1581147
Copyright © 2009 - 2014 Bapemas Provinsi Jawa Timur All Rights Reserved.